Termin Pembayaran: Solusi Adil untuk Proyek, tapi Tak Bebas Risiko

Di banyak sektor industri, ketentuan pembayaran di muka atau pelunasan penuh sebelum layanan diberikan kerap menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan antara pembeli dan penyedia jasa. 

Bagi pembeli, kewajiban membayar secara penuh di awal dapat menekan arus kas dan menyulitkan perencanaan keuangan. Di sisi lain, bagi penyedia jasa, tidak adanya kepastian pembayaran tepat waktu setelah layanan diberikan dapat menghambat kelangsungan proyek dan menimbulkan risiko operasional.

Di sinilah termin pembayaran hadir sebagai solusi yang lebih fleksibel dan adil. Sistem ini memungkinkan pembayaran dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kesepakatan awal dan berdasarkan progres pekerjaan.

Termin pembayaran tidak hanya menawarkan keringanan beban keuangan, tapi juga membentuk struktur kerja yang lebih profesional—mendorong adanya jadwal kerja yang jelas, dokumentasi progres, dan mekanisme evaluasi yang terukur. 

Meski begitu, penerapan termin pembayaran tetap memiliki tantangannya sendiri. Apa saja kendala yang umum dihadapi? Seperti apa contoh skema dan jenis metode pembayarannya? Dan kontrak seperti apa yang baik untuk diterapkan dalam termin pembayaran agar bisa berjalan lancar?

Yuk, simak penjelasan lengkapnya di artikel berikut ini.

 

 

Apa Itu Termin Pembayaran?

Termin pembayaran adalah bentuk kesepakatan pembayaran bertahap antara dua pihak—biasanya antara pembeli dan penjual atau antara pemberi kerja dan penyedia jasa —yang disesuaikan dengan progres pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan. 

Sistem ini memungkinkan pembayaran dilakukan dalam beberapa tahapan, bukan sekaligus di awal atau akhir, sehingga lebih fleksibel dalam pengelolaan dana.

Berbeda dari cicilan konsumen yang umumnya bersifat tetap dan rutin, termin pembayaran biasanya ditentukan berdasarkan milestone atau tahapan tertentu yang harus dicapai terlebih dahulu. 

Meski begitu, keberhasilan penerapan sistem ini sangat bergantung pada kejelasan kesepakatan dan akurasi dokumentasi progres. Oleh karena itu, termin bukan hanya soal kapan bayar, tapi juga menyangkut bagaimana kedua pihak menyepakati standar kerja, verifikasi, dan komitmen profesional sepanjang jalannya proyek.

 

 

Skema dan Contoh Termin Pembayaran

Dalam penerapannya, termin pembayaran biasanya dibagi ke dalam beberapa tahap yang disesuaikan dengan progres pekerjaan atau pengiriman barang. 

Setiap termin baru bisa dicairkan setelah pekerjaan pada tahap sebelumnya selesai dan diverifikasi sesuai kesepakatan. 

Skema seperti ini membantu menciptakan ritme kerja yang lebih terstruktur dan transparan.

Salah satu skema umum yang sering digunakan dalam proyek konstruksi atau pengadaan jasa adalah sebagai berikut:

• Termin I: Dibayarkan ketika progres mencapai 25%
• Termin II: Dibayarkan ketika progres mencapai 50%
• Termin III: Dibayarkan ketika progres mencapai 75%
• Termin IV: Dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100%

Setiap termin memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti laporan progres, sertifikat pekerjaan, atau hasil inspeksi dari pihak pemilik proyek. Pembayaran hanya dilakukan jika tahapan tersebut telah dicapai sesuai dengan standar yang ditentukan sebelumnya.

 

 

Keuntungan Menggunakan Termin Pembayaran

Sistem termin pembayaran menawarkan berbagai keuntungan yang dirasakan baik oleh pembeli maupun penjual/kontraktor. 

Untuk Pembeli:

• Meringankan Beban Modal Awal
  Pembeli tidak perlu langsung menyediakan seluruh dana di awal transaksi. Hal ini sangat membantu dalam proyek berskala besar, karena dana dapat dialokasikan secara bertahap sesuai kebutuhan.
• Waktu Lebih Longgar untuk Manajemen Keuangan
  Pembayaran bertahap memberikan waktu untuk mengatur cash flow dengan lebih strategis. Dana dapat dipersiapkan sesuai jadwal termin, tanpa tekanan harus membayar sekaligus.

Untuk Penjual/Kontraktor:

• Dana Masuk Secara Berkala → Menjaga Cash Flow Proyek
  Termin menjamin adanya pemasukan rutin sesuai progres kerja. Hal ini menjaga stabilitas keuangan pelaksana proyek agar operasional berjalan lancar.
• Dapat Mengatur Pengadaan Bahan/Material Berdasarkan Progres
  Karena pembayaran diterima bertahap, pengadaan bahan bangunan, alat, atau tenaga kerja dapat diatur sesuai dengan tahapan pekerjaan yang sedang berjalan.

Secara Umum:

• Pekerjaan Lebih Terstruktur dan Terkontrol
  Sistem termin mendorong penjadwalan dan pelaksanaan pekerjaan yang disiplin. Setiap tahap kerja harus memenuhi standar tertentu sebelum berlanjut ke termin berikutnya.
• Meminimalkan Konflik Keuangan dan Meningkatkan Kepercayaan
  Dengan kesepakatan termin yang jelas sejak awal, risiko sengketa atau kesalahpahaman berkurang. Hal ini memperkuat hubungan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat.

 

 

Tantangan dalam Penerapan Termin Pembayaran

Walaupun sistem termin pembayaran menawarkan banyak keuntungan, penerapannya tetap memiliki tantangan tersendiri. 

Jika tidak direncanakan dengan matang, termin justru bisa menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan proyek atau kerja sama bisnis.

Berikut beberapa tantangan umum yang sering ditemui:

 

1. Perbedaan Persepsi soal Pencapaian Pekerjaan

Tantangan ini muncul ketika tidak ada ukuran yang jelas untuk menilai apakah pekerjaan sudah mencapai persentase tertentu. Misalnya, termin pertama disepakati cair saat progres mencapai 25%, tapi pihak pembeli menilai pekerjaan baru 20%, sementara kontraktor merasa sudah melebihi 25%.

Tanpa tolok ukur yang disepakati bersama—seperti laporan teknis, dokumentasi visual, atau berita acara progres—perbedaan persepsi ini bisa memicu debat dan menunda pencairan dana.

 

 

2. Ketimpangan Persentase Termin

Dalam beberapa kasus, pembayaran termin dibuat tidak proporsional. Contohnya, uang muka diberikan sebesar 50% padahal pekerjaan belum dimulai. Akibatnya, risiko finansial lebih berat ada di pihak pembeli, sementara kontraktor bisa kehilangan motivasi karena sebagian besar dana sudah diterima di awal.

Struktur pembayaran yang terlalu timpang dapat merugikan salah satu pihak dan membuat skema termin jadi tidak seimbang.

 

 

3. Minimnya Dokumentasi Progres

Dokumen progres seperti laporan mingguan, foto lapangan, atau berita acara sangat penting untuk memvalidasi klaim bahwa pekerjaan sudah mencapai tahap tertentu. Sayangnya, banyak proyek yang kurang tertib dalam dokumentasi, sehingga proses pencairan dana termin jadi terhambat atau dipertanyakan.

 

 

4. Perubahan Lingkup Pekerjaan (Scope Creep)

Ketika ada tambahan pekerjaan di tengah proyek—misalnya perubahan desain atau volume pekerjaan—skema termin yang disusun di awal bisa jadi tidak relevan lagi. 

Jika tidak segera dilakukan revisi termin dan disepakati ulang, hal ini bisa membingungkan proses pembayaran berikutnya.

 

 

Elemen Penting dalam Kontrak Termin Pembayaran

Agar sistem termin pembayaran dapat berjalan efektif dan minim risiko, semua kesepakatan perlu dituliskan secara jelas dalam sebuah kontrak resmi. 

Kontrak ini menjadi dasar hukum sekaligus acuan operasional selama proyek berlangsung. 

Untuk memastikan semua aspek penting tercakup, berikut elemen-elemen utama yang wajib ada dalam kontrak termin pembayaran:

1. Identitas Para Pihak dan Ruang Lingkup Pekerjaan

Kontrak harus memuat identitas lengkap pihak-pihak yang terlibat (pemilik proyek, kontraktor, konsultan, dll), serta uraian singkat tentang proyek. 

Selain itu, ruang lingkup pekerjaan dijabarkan secara rinci, mencakup jenis pekerjaan, volume, lokasi, durasi, dan spesifikasi teknis yang relevan. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih atau salah tafsir dalam pelaksanaan maupun pembayaran.

 

 

2. Jadwal Pembayaran dan Skema Termin

Bagian ini mengatur pembagian termin—berapa kali pembayaran dilakukan, kapan jatuh temponya, dan apa dasar pencairannya. Persentase tiap termin disesuaikan dengan kompleksitas proyek dan kebutuhan pembiayaan di lapangan agar tetap seimbang dan adil.

 

 

3. Metode Verifikasi dan Dokumen Pendukung

Untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan secara objektif, kontrak harus mencantumkan metode verifikasi progres dan dokumen yang harus dilampirkan saat mengajukan termin. Beberapa dokumen yang biasanya dijadikan syarat misalnya:

• Laporan progres mingguan atau bulanan
• Foto atau dokumentasi pekerjaan lapangan
• Berita acara pekerjaan dari tim pengawas/konsultan
• Sertifikat pencapaian pekerjaan (jika diperlukan)

Tanpa sistem verifikasi yang kuat, klaim progres bisa diperdebatkan dan memicu keterlambatan pembayaran.

 

 

4. Ketentuan Jaminan, Retensi, dan Penalti

Kontrak juga perlu mencantumkan mekanisme jaminan atau retensi pembayaran—misalnya, pemotongan 5–10% dari total termin terakhir yang baru akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai. 

Selain itu, bisa ditambahkan ketentuan penalti jika salah satu pihak terlambat memenuhi kewajibannya, baik dari sisi progres pekerjaan maupun pembayaran.

 

 

5. Mekanisme Perubahan (Contract Change Order atau CCO)

Jika terjadi perubahan lingkup pekerjaan selama proyek berjalan—baik penambahan, pengurangan, atau revisi desain—kontrak harus menyediakan ruang untuk menyusun ulang struktur termin. Hal ini berguna agar jadwal pembayaran tetap relevan dengan kondisi terbaru dan tidak membingungkan kedua belah pihak.

 

 

Langkah-Langkah Menyusun Kontrak Termin Pembayaran

Penyusunan kontrak termin pembayaran bukan hanya soal menyepakati jumlah dan waktu pembayaran, tapi juga soal membangun kejelasan, transparansi, dan rasa saling percaya antar pihak. 

Supaya proses penyusunan kontrak berjalan rapi dan tidak ada yang terlewat, berikut langkah-langkah yang bisa diikuti:

 

1. Evaluasi Kebutuhan Proyek dan Struktur Pendanaannya

Sebelum menyusun termin, penting untuk memahami karakter proyek: berapa lama durasinya, seberapa kompleks ruang lingkupnya, serta bagaimana arus kas dan kebutuhan dana akan berjalan selama proses pengerjaan. 

Hal ini akan menjadi dasar dalam menentukan skema termin yang paling ideal.

 

 

2. Identifikasi Tahapan Pekerjaan sebagai Dasar Termin

Pecah pekerjaan menjadi beberapa fase atau milestone yang logis dan terukur. Misalnya:

• Pekerjaan struktur selesai → milestone pertama
• Pekerjaan atap dan dinding selesai → milestone kedua
• Finishing dan serah terima → milestone akhir

Dengan membagi proyek ke dalam tahapan yang jelas, penjadwalan pembayaran pun akan lebih mudah disusun dan dipantau.

 

 

3. Tentukan Persentase atau Nominal Pembayaran per Termin

Setiap termin perlu disesuaikan dengan kebutuhan dana di tahap tersebut dan bobot pekerjaan yang dilakukan. Hindari pembagian yang timpang, misalnya uang muka terlalu besar tanpa jaminan progres, karena dapat menimbulkan risiko keuangan.

Contoh:

• Uang muka 20%
• Termin I (progres 40%): 30%
• Termin II (progres 75%): 30%
• Termin III (progres 100%): 20%

 

4. Susun Persyaratan dan Dokumen Pendukung Setiap Termin

Tentukan dokumen apa saja yang wajib diserahkan untuk mencairkan pembayaran. Misalnya:

• Laporan progres teknis
• Foto dokumentasi pekerjaan
• Berita acara dari pengawas lapangan
• Faktur atau invoice

Dengan begitu, proses verifikasi akan lebih mudah dan terukur secara administratif.

 

 

5. Buat Ketentuan Terkait Jaminan, Retensi, dan Penalti

Jika proyek berisiko tinggi atau berdurasi panjang, tambahkan klausul tentang jaminan kualitas pekerjaan, retensi pembayaran, dan sanksi bila terjadi keterlambatan atau wanprestasi. 

Hal ini penting untuk menjaga komitmen profesional sepanjang proyek berlangsung.

 

 

6. Masukkan Klausul untuk Perubahan Lingkup Pekerjaan

Sediakan ruang dalam kontrak untuk melakukan revisi struktur termin jika proyek mengalami perubahan scope. Hal ini berguna agar sistem pembayaran tetap fleksibel dan responsif terhadap dinamika proyek.

 

 

7. Review dan Persetujuan Bersama

Langkah terakhir, seluruh isi kontrak harus ditinjau bersama oleh semua pihak yang terlibat—baik dari sisi pemilik proyek, kontraktor, maupun konsultan hukum bila diperlukan. Pastikan semua klausul dimengerti dan disepakati secara tertulis sebelum penandatanganan.

 

 

Permudah Proses Pembayaran Termin Bersama Kyrim

Menyusun termin pembayaran memang penting, tapi menjalankannya secara rapi, tepat waktu, dan transparan bisa jadi tantangan tersendiri—apalagi jika melibatkan banyak vendor atau proyek.

Kyrim hadir sebagai solusi manajemen pembayaran vendor yang modern, aman, dan terintegrasi. Dengan Kyrim, kamu bisa:

• Menjadwalkan pembayaran otomatis sesuai termin
• Memantau status pembayaran dan progres proyek dalam satu dashboard
• Menyimpan semua dokumen dan bukti bayar dengan rapi
• Meningkatkan kepercayaan dan profesionalisme dalam kerja sama bisnis

 

Mulai kelola pembayaran vendor lebih mudah bersama Kyrim — lebih rapi, lebih terpercaya.